Gempar Kutuk Kekerasan Satpol PP

Kekerasan yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di depan kantor Pemkab Jember kemarin malam (15/10), mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Menurut Ketua LSM Gempar, Ansori, penertiban yang dilakukan Satpol PP tersebut, patut disesali. Sebab, bukan lagi penertiban karena sudah masuk kepada unsur penganiayaan. Buktinya, banyak pedagang yang cedera. “Karenanya, polisi harus turun tangan. Usut oknum Satpol yang melakukan kekerasan itu. Kalau perlu dia harus mundur dari Satpol PP,” komentar Ansori di rumahnya kemarin.

Ia menambahkan, Satpol PP memang punya kewenangan untuk menegakkan Perda terkait larangan PKL liar, tapi bukan berarti dibolehkan untuk melakukan kekerasan kepada PKL. Jika kekerasan itu dilakukan, katanya, bukan tidak mungkin para PKL juga membalas dengan kekerasan pula. “Kalau sudah begitu, nanti siapa yang akan disalahkan, siapa yang harus bertanggung jawab. Kan Satpol PP yang mendahului,” ulasnya.

Anggota Komisi B DPRD Jember, Jufriadi al-Lompad juga menyayangkan tindakan brutal yang dilakukan Satpol PP. Kekerasan, katanya, betapapun dan apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. “Kekerasan hanya akan melahirkan kepedihan, bahkan mungkin antipati,” terangnya.

Kendati demikian, Jufriadi memandang bahwa PKL memang harus ditertibkan. Apalagi penataan PKL sudah menjadi komitmen eksekutif dan legislatif. Namun penertibannya harus menggunakan cara-cara persuasif sehingga PKL dengan sendirinya bisa pindah. “Sebalikya PKL juga harus sadar akan dampak yang ditimbulkan dari munculnya PKL disembarang tempat”, ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Penyidikan Satpol PP, Andrianto membantah pihaknya melakukan kekerasan terhadap PKL. Dikatannnya, saat 20 anggota Satpol PP melakukan penertiban, terjadilah dorong-mendorong dan tarik-menarik dengan PKL sehingga bisa saja ada yang cedera dari ketegangan itu. “Tapi saya tidak mendapat laporan bahwa ada yang cedera,” cetusnya.

Andiranto menambahkan, pihaknya sudah berkali-kali menghimbau PKL di depan kantor Pemkab Jember agar pindah ke tempat lain. Sebab, sejak awal lokasi PKL di seputar alun-alun sudah disepakati dipindah ke bagian utara alun-alun. “Lho, kalau yang di depan Pemkab masih juga berjejer, lantas apa Pemkab mau buat lokasi lagi, dan nanti datang PKL baru lagi, terus buat lokasi baru lagi. Smapai kapan….,” keluhnya.

Ia menengarai ada oknum PKL yang menjadi provokator sehingga PKL melawan dan tidak mau pindah dari depan kantor Pemkab. “Saya yakin, itu ada yang ngompori, karena mereka rata-rata pedagang baru yang masih coba-coba,” pungkas Andrianto (*).