NU Jangan Terlalu Jauh Berpolitik

Para kiai NU, jangan terlalu tenggelam dalam permainan politik. Sebab, jika NU sudah terseret arus politik, maka umat yang akan menjadi korban. Demikian salah satu butir tausiyah yang disampaikan KH. Agoes Ali Masyhuri, pengasuh Ponpes Bumi Shalawat, Tulangan, Sidoarjo, dalam acara Haul & Harlah NU di alun-alun Jember, kemarin (25/1). Menurutnya, saat ini para kiai NU banyak yang larut dalam permaian politik, sehingga lupa tugas utamanya, yaitu memibimbing umat. “Itulah sebabnya kenapa doa kiai dulu sangat mustajab, dan kiai sekarang tidak. Kareana kiai sekarang sudah terlalu jauh memikirkan dunia,” katanya.

Kendati demikian, Gus Ali sapaan akrabnya— tidak memampik bahwa NU butuh perlindugan politik. Dikatakannya, untuk menjalankan dan mensukseskan berbagai program, NU juga perlu dukungan politik. Namun, tambahnya, jangan kianya yang terjun langsung untuk memperjuangkan politik. “Berikan tugas politik itu kepada kader-kader muda NU yang memang mempunyai kemampuan,” ungkapnya sambil menegaskan bahwa NU sudah mempunyai kapling tugas tersendiri, yaitu dakwah dan pendidikan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Jember, Muhammad Zainal Abidin Djalal menandaskan, pihaknya siap mendukung program-program NU. Apa yang menjadi tujuan NU, katanya, secara tersirat sudah ada dalam salah satu butir Pancasila, sehingga program NU harus didukung. “Makanya saya tegaskan kalau Pemkab tidak mendukung NU, itu salah,” jelasnya.

Bupati Djalal juga menyatakan dirinya adalah bagian dari warga NU. Karena itu, ia berharap agar warga nahdliyyin mengenali dirinya sebagai pemimpin Jember yang kebetulan juga warga nahdliyyin. “Kalau sudah sama-sama tahu dan kenal, ‘kan progam (NU) bisa berjalan,” terangnya.

Acara tersebut dihadiri ribuan orang. Namun terik sinar matahri yang cukup menyengat, nampaknya membuat hadirin menghindar untuk mengambil posisi di tengah alun-alun yang tanpa tenda. Mereka lebih memilih bernaung di bawah tenda yang dipasang ke dua sisi alun-alun. Lebih seratus kiai mengisi panggung utama, dan juga tokoh Parpol. Tapi KH. Khotib Umar dan KH. Muchit Muzadi, tidak hadir karena kesehatan keduanya kurang prima (*).

Kanit Reskrim: Banser Benar-benar Serbaguna

Anggota Banser (Barisan serbaguna) tidak hanya berfungsi sebagai benteng ulama, tapi juga bermanfaat bagi kehidupan sosisal. Buktinya, Banser juga sigap turun lapangan ketika terjadi bencana alam, misalnya. Terkait dengan hanyutnya siswa-siswi yang menjadi korban air terjun Antrokan, Slawu, sejumlah anggota Banser sejak awal memang ikut menyisir sungai, bahu-membahu dengan tim SAR yang lain. Meski sudah empat hari begadang di sungai, namun mereka tak pernah putus asa, sampai akhirnya jasad Hesti ditemukan.

Karena itu, tak heran bila Kanit Reskrim Mapolsek Patrang, Karsito menyatakan berterima kasih kepada anggota Banser yang telah berhasil menemukan jasad Hesti. “Banser benar-benar barisan serbaguna,” kelakar Karsito di sela-sela identifikasi Hesti di RSUD Dr. Subenadi, kemarin (11/12).

Perihal ditemukannya jasad anak pasangan Soeparman dan Ningsih itu, menurut Komandan Banser Jember, Lutfi Alif adalah berawal dari petunjuk Pengasuh Pesantren al-Qodiri, KH. Muzakki Syah. Kata Lutfi, malam hari sebelum jasad Hesti ditemukan, KH. Muzakki melalui H. Misbahussalam memberi tahu dirinya bahwa Hesti ada di antara jembatan jompo dan jembatan pindangan. “Setelah mendapat petunjuk, kami arahkan teman-teman ke sungai sekitar itu. Dan ternyata benar,” ujarnya.

Hilangnya Hesti memang menyita perhatian banyak pihak. Pasalnya, sejak Rabu lalu, tim SAR Kabupten Jember, Basarnas, dan anggota Banser sudah berulangkali menyisir habis semua sungai yang ada persambungan dengan sungai air terjun Antrokan. Lima korban sudah ditemukan, tapi jasad Hesti masih belum juga terendus. “Sejak ada petunjuk dari KH. Muzakki, saya yakin dia ketemu, dan alhamdulillah akhirnya ketemu. Dan kita juga berterimakasih kepada PKB yang telah menyediakan ambulance sapanjang waktu” tukas Lutfi (*).

Jasad Hesti Ditemukan, Ketua Ansor Pimpin Evakuasi

Jasad Hesti Mega Silvia Ningsih, akhirnya ditemukan kemarin pagi sekitar pukul 09.00 WIB (11/12) setelah dinyatakan hilang terhanyut banjir Bandang air terjun Antrokan, Slawu-Jember. Siswi kelas 3 SMP Nuris itu, ditemukan di sungai Bedadung, tepatnya 100 meter utara jembatan pindangan yang hanya berjarak 2 kilometer kearah selatan kota Jember. Sekitar 20 anggota Banser yang sejak pagi buta yang menyisir sungai tersebut, menemukan jasad Hesti tersangkut di ranting bambu yang menjulur ke sungai. Menurut anggota Banser, Buadin, saat ditemukan, jasad cewek kelahiran 25 Desember 1992 itu, menyembul di atas air dengan kepala mendongak. Sedang separuh badan tenggelam di air. Ia mengenakan celana jens warna hitam dan kaos oblong warna gelap. “Kondisinya sangat mengerikan. Wajahnya bengkak. Bahkan rambutnya terkelupas, nyangkut di ranting bambu saat saya tarik badannya. Jari-jemari tangan kirinya juga sudah habis,” ujar Buadin, kemarin.

Setelah dievakuasi ke pinggir sungai, jasad Hesti lalu dimasukkan ke ambulans milik PKB, dan dibawa ke RSUD. Dr. Subandi untuk diidentifikasi. Ketua PC. GP. Ansor, Prof. DR. Babun Suharto dan Komandan Banser Jember, Lutfi Alif, terjun langsung memimpin evakuasi. “Alhamdulillah, proses evakuasi lancar karena juga dibantu masyarakat,” ungkap Babun.

Karena wajahnya sudah sulit dikenali, proses identifikasi Hesti di rumah sakit memakan waktu 2 jam. Walaupun semua keluarga ditadatangkan --kecuali ayah dan ibunya, tapi belum juga bisa dipastikan itu jasad Hesti. Menurut Kanit Reskrim Polsek Patrang, Karsito, identifiksi itu perlu untuk memastikan apakah dia betul jasad Hesti atau korban lain. “Sebab, tak tertutup kemungkinan, ada orang lain juga jadi korban Antrokan,” jelasnya.

Akhirnya, teman korban yang selamat, yakni Siti Vera Varera, didatangkan. Menurut Vera, jasad itu adalah Hesti. “Buktinya, celana dan kaosnya milik saya,” jelasnya. Setelah dikafani, jasad anak pertama dari 2 bersaudara itu, langsung dibawa ke rumah duka di Dusun Gading, Kelurahan Darsono, Kec. Arjasa (*).

Muqni’ah Pimpin Fatayat Lagi

Dra. Hj. Muqni’ah dipastikan memimpin Fatayat Jember dalam empat tahun kedepan setelah terpilih sebagai ketua dalam Konferensi Cabang Fatayat Jember, Minggu malam (28/12) di aula PCNU Jember. Muqni’ah masih terlalu kuat bagi para pesaingnya, sehingga mantan anggota Tim Seleksi KPUD Jember itu meraih suara absolut saat pemilihan ketua berlangsung.

Kendati demikian, kader Fatayat cukup banyak yang berminat menjadi ketua. Buktinya, dalam tahap pencalonan terdapat 6 nama yang muncul. Mereka adalah Muqni’ah. Falzah U. Zubaidah, Wiwik Masruchah, Ainul Azizah, Linda Dwi Aryanti, Ervina dan Aliatus Samilah. Dua nama yang disebut pertama, masing-masing mendapat 83 dan 14 suara. Sedangkan yang lainnya memperoleh di bawah angka 10. Padahal, tatibnya mensyaratkan, calon ketua minimal harus dapat dukungan 10 suara. Maka, hanya Muqni’ah dan Falzah U. Zubaidah yang memenuhi syarat untuk maju di tahap pemilihan. Di sesi pemilihan ketua, Muqni’ah merebut 93 suara, sementara Falzah U. Zubdaidah dapat 7 suara. Suara lainnya tidak sah atau abstain. Jumlah pemilih adalah 96 orang dari unsur ranting dan 18 orang dari unsur Ancab Fatayat.

Dengan demikian, Muqni’ah untuk kedua kalinya menjadi Ketua Fatayat Jember. “Saya sebenarnya sudah tidak berminat (dicalonkan), tapi apa boleh buat, ini amanah,” ujarnya usai pemilihan.

Ia juga berjanji akan semaksimal mungkin menggerakkan Fatayat, terutama dalam memberdayakan kader-kader wanita NU. “Bagaimanapun, Fatayat itu ‘kan sebuah tahapan pematangan sebelum melangkan ke yang lebih tinggi (Muslimat NU),” pungkasnya (*).

Makan Gaji Haram Tuh…..!

Enam anggota FKB yang yang jelas-jelas membelot ke PKNU, dinilai tidak berhak menerima gaji dari posisinya sebagai anggota legislatif. Sebab, mereka sudah tidak ada kaitan dengan PKB selaku partai yang memberangkatkan mereka. Dengan demikian, maka gaji yang mereka terima selama ini adalah haram hukumnya. “Yang mengatakan ini bukan saya, tapi hasil Bahtsul Masa’il yang digelar ulama Jawa Timur di hotel Utami, akhir November lalu,” ujar Ketua DPC PKB Jember, H. Miftahul Ulum sambil menunjukkan buku kecil hasil Bahtsul Masa’il itu, saat memberi pengarahan kepada para Caleg PKB di kantor DPC PKB Jember, Jl. Kalimantan 23, Jember, kemarin (28/12).

Menurut Ulum, tanpa dimintapun seharusnya mereka sudah meninggalkan kursi dewan, apalagi mereka yang di-PAW itu hampir semuanya ustadz yang tentu sangat paham akan halal-haram. Tapi kenyataannya, mereka masih beralasan macam-macam. “Alasan-alasan itu sebenarnya tidak masuk akal. Wong mereka sudah jelas-jelas nyaleg di PKNU. Sudah membela partai lain,” tuturnya.

Seperti diketahui, enam orang yang di-PAW itu adalah Hawari Hamim, Mustautin, Wahid Zaini, Syamsul Hadi, Nur Sholeh dan Jupriyadi. Mereka menjadi Caleg PKNU, bahkan Jupriyadi menjadi Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKNU. Berkas PAW mereka sudah diajukan sejak 3 bulan lalu. Ini adalah PAW tahap dua. Jauh sebelumnya, DPC PKB juga mengajukan PAW terhadap mereka plus Gus Mamak (Ketua DPRD Jember). Tapi kedua-duanya tak direspon. “Kalau yang pertama, alasannya karena mereka berkhianat kepada Gus Dur, tapi sekarang mereka juga nyaleg di partai lain. Sudah begitu, pimpinan dewan, masih tutup telinga,” terang Ulum.

Sementara itu, Ketua Lembaga Bahtsul Masa’il NU Jember, KH. Abdullah Syamsul Arifin menegaskan, pihaknya juga sudah pernah membahas soal status gaji anggota dewan yang membelot ke partai lain. “Hasil Bahtsul Masa’il itu sudah ada, tapi memang belum dipublikasikan karena di Jember masih bergejolak. Nanti pada saatnya kita umumkan,” ujarnya.

Apakah sama dengan yang diputuskan Ulama Jawa Timur itu? “Lihat saja nanti,” (*).

PKB Hasan, Tak Ada Matinya

Tak ada matinya. Semboyan ini bukan meniru promo sebuah produk kartu seluler. Tapi ini memang menjadi komitment DPW PKB Jawa Timur pro Gus Dur. Ya, walaupun sudah dibekukan sehingga tidak diakui oleh KPUD Jawa Timur, namun DPW PKB yang dipimpin dua bupati itu, tetap eksis. “Sekarang kegiatan berjalan sebagaimana biasa. Saya masih sering mimpin rapat di Darmo (Jl. Raya Darmo, Kantor DPW PKB Jawa Timur pro Gus Dur,” ujar Ketua DPW PKB Jawa Timur versi Gus Dur, Hasan Aminuddin di seminar “Pendidikan Politik Dalam Perspektif Aswaja” di aula PCNU Jember, Sabtu pagi (13/12).

Menurut Bupati Probolinggo itu, pihaknya selama ini memang masih “diam” karena menghormati proses Pilgub dan Pemilu Legislatif. Tapi, kedepan DPW PKB Jawa Timur akan lebih pro aktif untuk menggerakkan jaringannya di bawah kendali Gus Dur. “Komunikasi kita jalin terus dengan DPC PKB pro Gus Dur di seluruh Indonesia,” jelas Hasan.

Dalam kesempatan itu, Hasan juga menyinggung soal peran NU dalam konstelasi politik nasional. Dikatakanya, posisi NU yang saat ini menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik adalah bagian dari penjabaran Khittah NU. Hal ini merupakan kekuatan sekaligus kelemahan NU dalam melakukan pergerakan. Menjadi kekuatan karena warga NU bisa masuk ke semua kekuatan politik, untuk selanjutnya bermuara kepada satu wadah: NU. Merupakan kelemahan karena NU tidak dapat menyatukan suara warganya ketika, misalnya menghadapi event-event politik. Akibatnya, NU sering kelabakan. Bahkan di tingkat akar rumput kerap terjadi pertikaian yang tak berkesudahan.

Menurut Hasan, apa yang diterapkan NU saat ini sudah betul. Walaupun harus diakui, akibat penerapan Khittah itu, suara warga NU rentan bercerai- berai, dan cenderung merugikan NU, terutama dalam ajang perhelatan politik. Namun ia mengaku tidak setuju Khittah direvisi. “Yang perlu diubah adalah kecenderungan politik warga NU. Yang tidak satu suara, mari satukan ketika menghadapi sebuah event politik,” jelas a’wan PWNU Jawa Timur itu.

Hasan juga mengkritik politikus NU yang berdiri di dua kekuatan politik. Ia menyebutnya sebagai politikus munafiq yang sangat berbahaya bagi masa depan partai. Sebab, ia hanya akan menjadi duri dalam daging. “Bagi saya, orang munafik itu musuh besar. Tapi kalau musuh di luar partai, saya anggap hiburan karena manuvernya kelihatan, dan itu bisa merangsang kita untuk berbenah,” ungkapnya.

Seminar yang digelar oleh PC. GP. Ansor Jember itu dihadiri oleh 150-an kader Ansor, Fatayat dan Muslimat NU. Dalam kesempatan itu, PC. GP. Ansor Jember menyerahkan 2 unit televisi kepada Ancab Ansor yang berprestasi (*).

KPK Harus Turun Tangan Usut Kasus PJU Jember

Ayub: “Sejak Awal FKB Menolak”

Keberanian mantan anggota DPRD Jember, M. Saleh dalam mengungkapkan pesangon Rp. 15.000.000-an bagi anggota dewan yang menyetujui proyek PJU, mendapat apresiasi dari Sekreatis DPC PKB Jember, H. Ayub Junaidi. Menurutnya, pengakuan mantan anggota Partai Demokrat itu merupakan pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus penyuapan dalam proyek bernilai Rp. 85 miliar itu. “Ini moment yang bagus untuk menyingkap dugaan suap dalam proyek itu sekalgus memborgol pelakunya kelak,” ujarnya di Kantor DPC PKB Jember, Jl. Kalimantan No. 23 Jember, kemarin (15/12).

Ayub berharap agar KPK pro aktif untuk menindak lanjuti pengakuan M. Saleh. Dikatakannya, selama ini aroma kongkalikong di balik persetujuan PJU itu sebenarnya sudah terendus, tapi belum ada yang berani buka mulut. Proyek itu, katanya, tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan. Sebab, jauh hari sebelumnya pemerintah sudah menghimbau agar masyarakat hemat energi karena keterbatasan PLN dalam menyuplai pasokan daya, tapi ternyata pembahasan proyek jalan terus. Akibatnya, sekarang dari hampir 7000 titik lampu, yang nyala tak sampai separuhnya. “Karena itu, saya minta KPK harus turun tangan. Sekali lagi, harus turun tangan KPK,” pinta Ayub.

Lelaki yang pernah nyantri di Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo itu menceritakan, FKB sejak awal memang menolak menyetujui usulan PJU tersebut. Bahkan, saat pembahasan PJU memasuki tahap pengedokan, anggota FKB pro Gus Dur, melakukan walk out. “Kalau sekarang terjadi apa-apa, dan lampu itu tak bisa hidup semuanya, maka PKB tak punya tanggung jawab apa-apa,” terangnya (*).

DPC PKB Sediakan Mobil Ambulance

Sebagai partai yang konsekuen membela kepentingan rakyat, DPC PKB Jember terus berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang terkait langsung dengan masyarakat. Dalam rangka itu, belum lama ini, DPC PKB Jember membeli kendaraan roda empat yang akan difungsikan sebagai ambulance. Menurut Sekretaris DPC PKB Jember, H. Ayub Junaidi, masyarakat bisa memanfaatkan ambulance tersebut untuk kepentingan medis. “Maksudnya, mungkin ada di antara masyarakat yang sakit parah, atau meninggal dunia di rumah sakit, bisa memanfaatkan ambulance itu,” tutur Ayub di ruang kerjanya, Jl. Kaliantan No. 23 Jember, kemarin (8/12).

Ayub menambahkan, mobil ambulance itu akan selalu stan by di garasi kantor DPC PKB, sehingga jika sewaktu-waktu ada warga yang membutuhkan bisa langsung kontak full timer DPC PKB. Diakuinya, selama ini warga yang mempunyai urusan dengan rumah sakit terkait dengan kematian keluarganya, misalnya, kerap kesulitan untuk menggunakan mobil ambulance rumah sakit lantaran terkandala biaya. “Tapi yang ini silahkan dimanfaatkan. Gratis lagi,” terangnya.

Kendati demikian, Caleg Dapil 1 dengan nomor urut 1 itu membantah bahwa mobil ambulance itu dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih PKB. Soal pilihan politik, katanya, adalah hak setiap warga untuk menentukan pilihan polititknya. “Yang pasti, kami hanya ingin melayani masyarakat. Kalau ada yang menafsirkan macam-macam, itu hak yang menafsirkan,” jelasnya (*).

Wajar NU Jember Dukung PKB

NU kembali ke Khittah adalah sebuah kenicayaan. Tapi bukan berarti warga NU dilarang menentukan pilihan politiknya. Pilihan politik warga NU, akan sangat ditentukan dari sejauh mana partai politik yang ada mampu menjalin sinergi dengan NU. “Selama ini, yang masih aktif melakukan kerjasama dengan NU adalah PKB, khususnya di Jember, sehingga wajar jika NU Jember mendukung PKB,” ujar Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Timur, KH. Abdullah Syamsul Arifin saat memberi wejangan dalam acara pembekalan Caleg PKB di rumah makan Lestari, kemarin (2/12).

Menurut lelaki berkacama mata itu, NU secara kelembagaan memang harus netral. Tapi individunya harus mempunyai pilihan politik. Warga nahdliyyin sama dengan warga negara yang lain dalam hak-hak politiknya. Karena itu, tukasnya, tidak ada larangan bagi warga NU untuk mendukung partai tertentu, apakah dia pengurus atau hanya sekedar anggota NU. “Tapi rupanya banyak orang yang salah tafsir terkait dengan posisi netral NU,” jelasnya.

Gus A’ab –sapaan akrabnya— mengibaratkan NU sebagai kereta api, yang sudah mempunyai jalur khusus. Siapapun boleh menjadi penumpang asal memenuhi aturan kereta api. Diantaranya mengikuti arah jalur yang sudah ditetapkan kereta api. Sehingga yang harus ikut adalah penumpang, bukan kereta api. Berbeda dengan taksi. Kalau taksi, kemanapun bisa diarahkan sesuai kemauan penumpang. “Kalau NU seperti taksi ‘kan rusak jadinya,” terangnya.

Katib Syuriah PCNU Jember itu mengakui saat ini banyak partai yang berbasis NU, dan bahkan membawa-bawa nama NU. Tapi, katanya, adalah sebuah kenyataan bahwa partai kelahirannya dibidani oleh NU adalah PKB. Tidak hanya itu, sejauh ini, PKB masih menjalin kerjasama cukup baik dengan NU. Hal itu bisa dilihat misalnya dari pengurs struktural NU yang maju sebagai Caleg jadi di PKB. “Jember sendiri dan operasional PCNU dan MWC, masih disokong FKB. Sehingga wajar jika NU mendukung partai yang ngopeni NU,” terangnnya.

Dalam kesempatan itu, hadir KH. Ahmad Mursyid, KH. Syakir Shonhaji dan Caleg DPR RI dapil IV, Ir. H, Nur Yasin dan puluhan Caleg PKB, baik tingkat kabupaten maupun Caleg propinsi (*).

Usut Tuntas Atau Kadiknas Mundur !

Bola liar kasus pungli terhadap hampir semua Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Jember, mulai menyodok posisi Kepala Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Drs. Ahma Sudiyono, M.Si. Sejumlah LSM menilai Ahmad harus ikut bertanggung jawab terhadap adanya pungli yang dilakukan bawahannya. Ketua LSM Sakera, H. Maryatmo, misalnya menyatakan Ahmad harus bekerja sunguh-sungguh untuk mengetahui pelaku punlgi yang terjadi di semua UPT Dinas Pendidikan itu. Sehingga ketemu siapa yang bermain-main dengan hasil keringat GTT itu. “Kalau tidak ketemu berarti tidak salah orang menduga dia terlibat. Sehingga tidak salah kalau dia dituntut mundur dari jabatannya,” ujar H. Maryatmo di kediamannya, kemarin (22/11).

Caleg salah satu partai itu menembahkan, Ahmad punya dua pilihan dalam menyikapi kasus pungli itu. Pertama, harus menemukan dan menindak tegas pelakunya. Kedua, jika gagal menindak pelakunya, maka otomatis dia harus mudur. Dikatakannya, tidak sulit mengungkap pelaku pungli itu karena korban pasti kenal pelaku, apalagi hal itu sudah berlangsung dua tahun. “Kalau mau, tidak sulit mencari pelaku (pungli) itu,” tegas Maryatmo.

Hal senada juga diungkapkan Ketua LSM Peta, Heru Dwi Nugroho. Menurutnya, sangat aneh jika Diknas atau kepolisian tidak berhasil menemukan pelaku pungli itu. Dikatakannya, sejauh ini pihaknya masih berbaik sangka kepada Kepala Diknas Pendidikan Kabupaten Jember, Ahmad Sudiyono, lantaran sudah beberapa kali membantah keterlibatan dirinya dalam kasus pungli tersebut. “Karena itu, buktikan bahwa ia tidak terlibat dengan cara menindak tegas pelaku pungli,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Komite Sekolah, Hakman Tumanggor, menyarankan agar GTT korban pungli segera mengumpulkan bukti-bukti untuk melapor kepada polisi. Sebab, pungli termasuk pemerasan. Lebih-lebih, katanya, saat ini polisi tengah giat-giatnya memberantas segala jenis pemerasan. “Dan kami siap membantu advokasinya,” ungkap Tumanggor (*).

Dana Pengobatan Warga Miskin Tak Dianggarkan

Warga miskin yang menderita sakit harus siap-siap merana. Pasalnya, tahun 2009 mendatang, Pemkab Jember belum menganggarkan biaya pengobatan mereka, sehingga harus merogoh kocek sendiri. Memang, sebagian warga miskin bisa berobat gratis lewat program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Tapi tidak semua warga miskin di Jember terakomodasi dalam Jamkesmas. “Di sini persoalannya,” tukas anggota Ketua Komsi D DPRD Jember, H. Miftahul Ulum, M.Ag, Minggu (16) di kantor DPC PKB Jember, Jl. Kalimantan No. 23 Jember.


Menurut Ulum, sebenarnya DPRD Jember sempat mewacanakan agar eksekutif menganggarkan dana sebesar Rp. 1,2 miliar untuk biaya pengobatan warga miskin yang tidak masuk dalam Jamkesmas. Tapi, hingga anggaran dibahas oleh eksekutif dan lgislatif, ternyata belum juga muncul anggaran untuk warga miskin non Jamkesmas.


Ulum mengaku sempat meminta kepada tiga rumah sakit pemerintah agar menalangi biaya pengobatan bagi warga miskin non Jamkesmas. Ketiga rumah sakit itu adalah RSUD. Dr. Subandi, RSUD Kalisat dan RSUD Balung. “Namun mereka menolak dengan alasan takut mengganggu biaya operasional rumah sakit,” terangnya.


Mantan Ketua PC. GP. Ansor Jember dua periode itu memperkirakan biaya untuk pengobatan warga miskin di tiga rumah sakit itu mencapai Rp. 8,2 miliar. Rinciannya adalah RSUD. Dr. Subandi Rp. 600 juta per bulan, RSUD Kalisat Rp. 30 juta per bulan dan RSUD Balung sebanyak Rp. 60 juta per bulan.


Dikatakan Ulum, walaupun jumlah kuota Jamkesmas mencapai 682.299 orang, namun jumlah warga miskin di luar itu masih banyak. Buktinya, masih banyak warga miskin yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk memperolah pengobatan gratis di rumah sakit. Jumlah pasien miskin yang menggunakan SKTM di RSUD. Dr. Subandi mencapai 40 persen, RSUD Kalisat 30 persen dan RSUD Balung 60 persen dari jumlah pasien yang ada. “Karena itu, kami usulkan agar dana untuk warga miskin nanti diambilkan dari bidang pendidikan, bahkan kalau perlu diambilkan dari dana tak tersangka,” harap Ulum (*).

Ketua KPUD Jember Dilaporkan ke Polres

Ketua KPUD Jember, Sudarisman, tak lama lagi akan berurusan dengan aparat penegak hukum. Sebab, dia dan Sekretaris KPUD Jember, E. Kawima dilaporkan ke Polres oleh H. Sukar Rasyid terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. “Saya sudah dipermalukan sedemikian rupa, saya pasti melanjutkan laporan ini,” ujar Sukar di Mapolres Jember, kemarin, (10/11) sambil menambahkan surat laporannya sudah dikirim ke Mapolres sejak beberap hari lalu.

Menurut Sukar, pencemaran nama baik dirinya itu bermula dari surat undangan KPUD Jember tertanggal 16 Oktober 2008. Isinya, KPUD Jember mengundang Sukar untuk mengikuti pelantikan Panitia Pemiliah Kecamatan (PPK) Sumbersari. Dalam undangan itu, lanjut Sukar, dirinya disuruh memakai pakaian atas putih dan bawah gelap. “Saya akan dilantik sebagai anggota PPK Sumbersari,” terangnya.

Kemudian, pada tanggal yang ditentukan, Sukar datang ke aula Kantor KPUD Jember untuk dilantik. Setelah sampai di aula KPUD, Sukar dan calon anggota PPK yang lain mengadakan gladi bersih serta menanda tangani berita acara. Tapi, begitu Sukar membacakan sumpah saat pelantikan, tiba-tiba ada petugas yang membisikkan bahwa Sukar tidak jadi dilantik. “Saya kaget. Katanya ada kesalahan administrasi. Kalau kesalahan adminstrasi, masak sampai saya dilantik, seharusnya dikoreksi dari awal. Ini berarti (KPUD) memang ingin mempermalukan saya,” terang Sukar.

Di tempat yang sama, Sudarisman mengelak berkomentar, walaupun jelas-jelas dia masuk dalam gugatan Sukar. “Ini urusan sekretaris,” kilahnya.

Sekretris KPUD Jember, E. Kawima menandaskan bahwa apa yang menimpa Sukar adalah semata-mata kesalahan administrasi yang dilakukan oleh staf KPUD karena saat itu KPUD Jember sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan Daftar Caleg Tetap. “Jadi itu bukan kesengajaan. Biasalah manusia punya keterbatasan,” tukas Kawima enteng.

Lebih jauh, Kawima mengaku siap meladeni Sukar jika proses itu tetap dilanjutkan. Tapi, katanya, karena hal itu bukan akibat kesengajaan, “Maka semuanya bisa diselesaikan dengan musyawarah,” harapnya.

Kalau tidak ada kesengajaan, kenapa kesalahan itu berlangsung lama hingga Sukar akan dilantik? “Tidak lama, karena kita waktu itu juga sibuk dengan seleksi anggota KPUD,” jelas Kawima.

Sukar, Sudarisman dan Kawima, kemarin dipertemukan di ruang Kasat Intel Mapolres Jember untuk dimintai keterangan terkait dengan laproan itu. Ketiganya hanya ditemui oleh beberapa staf Kasat Intel karena Kasat Intel sedang di luar kota. Sayang, tak satupun staf Kasat Intel yang mau buka mulut. “Tidak ada apa-apa hanya bertemu biasa,” ujar Bambang, staf Kasat Intel Mapolres Jember (*).

Karsa Menang, Banser Cukur Gundul

Puluhan pendukung Karsa di Jember, mencukur gundul rambutnya untuk merayakan kemenangan Karsa dalam Pilgub Jawa Timur putaran kedua, di halaman Kantor PCNU Jember, kemarin (12/11). Menurut salah seorang anggota tim sukses Karsa, Lutfi Alif, cukur gundul tersebut merupakan perwujudan dari rasa syukur pendukung Karsa yang telah memenangkan pertarungan Pilgub. “Bukan bermaksud congkak atau pamer, tapi ini hanya saking gembiranya, sehingga teman-temn mengajak digundul,” tukas Lutfi.

Lutfi menambahkan, pihaknya tidak akan menggelar acara apapun untuk menyambut kemenangan Karsa, kecuali hanya gundul rambut itu. Ia juga menghimbau kepada pendukung Karsa untuk tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi kemenangan Karsa, apalagi sampai memicu pihak lain untuk bereaksi. “Jangan melakukan perbuatan yang bisa memancing emosi pihak lain,” terang Lutfi.

Sementara itu, Ketua PC. GP. Ansor Jember, Babun Suharto meminta anggota Banser dan semua elemen pendukung Karsa agar tetap menjaga kekompakan dan kerukunan, terutama dengan sesama warga nahdliyyin. Dikatakannya, di tim Kaji juga dan muslimat NU dan MWC NU yang terlibat dalam pemenangan Kaji. “Sama-sama warga NU, cuma beda pilihan politik. Jadi kenapa mesti bermusuhan,” ulas Babun.

Babun mengaku yakin bahwa penghitungan KPUD Jawa Timur yang memenangkan Karsa sudah valid. Sehingga tak perlu dilakukan penghitungan ulang, atau apalagi pencoblosan ulang. “Tapi tetap kita hormati saudara-saudara kita yang mempunyai keinginan untuk coblosan ulang,” ungkapnya (*).

Tak Perlu Berdebat Status Matinya Amrozi dkk.

Status kematian terpidana mati bom Bali, Amrozi, Mukhlas dan Imam Samudra, tak perlu diperdebatkan. Sebab, jika diperdebatkan tak pernah ada habisnya, sehingga ujung-ujungnya tidak efektif bagi perjuangan Islam. “Saya tegaskan, tidak usah berdebat soal itu. Tak ada gunanya,” ujar KH. Muchit Muzadi mengomentari soal pro konra tentang kematian Amrozi dkk, apakah mati syahid atau bukan.

Menurut Mbah Muchit –sapaan akrabnya—apa yang dilakukan Amrozi dkk adalah menyangkut masalah pilihan cara memperjuangkan Islam. Sebagai sebuah pilihan, tentu orang yang memilih sangat meyakini bahwa itu adalah benar. Kebenaran yang mereka yakini jelas menjadi motivasi untuk bergerak dan melakukan apa saja. “Tapi karena itu masalah pilihan orang per orang, maka kita, khususnya saya tidak perlu ikut campur masalah pilihan orang,” terang Mbah Muchit.

Sementara itu, salah seorang hakim yang memvonis mati Amrozi dkk., Arief Supratman, SH menyatakan apa yang telah diputuskan majelis hakim –Pengadilan Negeri Denpasar saat itu— sudah adil. Arief mengaku tak mempunyai beban- apa-apa lantaran putusannya itu telah mengantarkan Amrozi harus mati di ujung senapan petugas. “Sebab, yang saya putuskan itu saya yakin betul itu sudah benar,” tukas pria asal Madura yang kini menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember itu.

Dikatakan Arief, sebelum mengambil keputusan itu, dirinya sudah melakukan pengkajian sedemikian rupa terhadap tuntutan jaksa serta dampak yang ditimbulkan akibat bom yang dirancang Amrozi. Selain itu, Arief juga mengaku telah berkonsultasi dengan Allah lewat shalat tahajjud. “Karena itu, saya tidak takut apapun yang mungkin terjadi terkait dengan vonis itu. Saya hanya takut kepada Allah,” terang lelaki berkaca mata itu (*).

Lukhis Akhirnya Dilantik

Setelah hampir setahun terkatung-katung, akhirnya Lukhis Prihantutik., SH dilantik sebagai anggota DPRD Jember melalui Pergantian Antar Waktu (PAW). Ketua Muslimat Kencong itu menggantikan anggota FKB DPRD Jember, Masykur Majid yang meningal dunia hampir setahun yang lalu. Lukhis adalah Caleg nomor urut 3 di Daerah Pemilihan (dapil) VI, sehingga otomatis menggantikan kursi yang ditinggalkan Masykur Majid yang berada di nomor urut 2 dapil yang sama. “Alhamdulillah, ini (pelantikan ) bisa dilaksanakan,” ujar Lukhis usai pelantikan di aula DPRD Jember, kemarin (29/10).

Lukhis langsung menempati posnya di Komisi C. Ia berjanji akan bekerja dan berjuang semaksimal mungkin untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat Jember. Diakuinya, saat ini fungsi anggota legislatif selaku jembatan aspirasi, mengalami sedikit gangguan. “Karena itu, ini perlu kita pertegas lagi dengan bekerja dan melayani konstituen,” tukasnya.
Dari catatan HARIAN BANGSA, berkas PAW Lukhis sudah diajukan sebanyak tiga kali ke meja pimpinan dewan. Berkas PAW yang pertama diajukan ketika Gus Mamak masih bebas (sekarang divonis 1 tahun), bahkan baru naik haji. Namun, konon, berkas itu hilang. Akhirnya berkas itu diajukan lagi, hinggga 3 kali baru diproses.

Menurut Ketua Pokja PAW DPC PKB Jember, Imam Eko Wahyudi, saat ini berkas PAW KH. Abd. Shomad jalil sudah diajukan ke pimpinan dewan. Calon penggantinya adalah H. Abdul Halim, SH. KH. Abd. Shomad Jalil juga meninggal dunia medio Agusutus 2008. Ia adalah anggota FKB dari dapil VI. “Dan saudara Halim adalah nomor urut di bawah almarhum,” jelas Imam (*).

Hati-hati Dengan Aliran Sesaat

Aliran sesat dewasa ini tumbuh subur, dan itu perlu diwaspadai. Sebab, jika tidak aliran sesat itu akan menggerus aqidah dari hati masyarakat. Namun, menurut petinggi PWNU Jawa Timur, KH. Abdullah Syamsul Arifin, saat ini muncul aliran baru yang juga sangat berbahaya. “Aliran itu saya sebut aliran sesaat,” tukas Gus A’ab –sapaan akrabnya— saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan PCNU Kencong periode 2008-2013 di kantor PCNU Kencong, kemarin (28/10).

Aliran sesaat, tandas Gus A’ab, memang tidak membahayakan aqidah tapi rawan terhadap buyarnya kerukunan karena kepentingan sesaat senantiasa menjadi ukurun dalam melangkah. Dikatakannya, banyaknya kiai kultural NU yang terlibat dalam politik praktis, khususnya dalam hal dukung mendukung pasangan Cagub menjadi bukti bahwa NU sedang digerogoti oleh aliran sesaat itu. “Itu harus diwaspadai, karena bisa memecah belah NU,” jelasnya.

Dosen STAIN Jember itu menandaskan, NU harus steril dari aliran sesaat. Karena itu, katanya, belum lama ini PWNU Jawa Timur telah mengeluarkan pernyataan yang isinya menegaskan bahwa secara kelembagaan PWNU Jawa Timur netral dalam menghadapi Pilgub 2008 ini. Kendati demikian, lelaki bertubuh tambun itu mewanti-wanti agar netralitas PWNU Jawa Timur tidak disalah artikan dengan penafsiran bahwa pengurus NU tidak boleh memihak. “Itu keliru. Yang netral adalah lembaganya, karena lembaga itu tidak bisa datang ke TPS-TPS. Tapi kalau personilnya, ya harus memihak, dalam arti memilih satu diantara dua. Tidak bisa memilih kedua-duanya. Yang mana yang akan kita pilih, tentu yang membawa kemashlahatan bagi NU,” urai Gus A’ab.

Selain Gus A’ab, hadir juga dalam pelantikan itu antara lain Sujono (Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur), KH. Muchit Muzadi, KH. Nur Iskandar SQ, Sekretaris PCNU Jember, H. Alfan Jamil dan Ketua DPC PKB Jember, H. Miftahul Ulum.

Dalam struktur PCNU Kencong yang baru, Rais Syuriah dijabat KH. Khoiruzad Maddah, Kiai Aly Rusdi sebagai Katib. Sedangkan HM. Furqon Syu’aibi dan Samsulhadi S.Pd., tercatat sebagai Ketua dan Sekretaris Tanfidziah (*).

Jelang Pilgub Putaran II, Rais Syuriah PCNU Jember Larang Golput

Rais Syuriah PCNU Jember, KH.Mansur Sholeh gamang juga dengan issu golput yang menghantui Pilgub Jawa Timur putaran kedua awal Nopember nanti. Buktinya, ia menghimbau masyarakat agar menggunakan hak politiknya dalam berbagai event Pemilu di segala tingkatannya. Menurutnya, menggunakan hak politik dengan baik adalah berarti ikut membentuk kepemimpinan nasional. Dan adanya kepemimpinan nasional adalah wajib. “Dan kedatangan kita ke TPS-TPS itu berarti ikut membentuk pemerintahan,” ujarnya sesaat sebelum memimpin doa dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Universitas Islam Jember (UIJ) di aula UIJ, Sabtu lalu (18/10).

Dengan tegas, pengasuh pesantren Al-Falah, Wuluhan itu melarang warga NU untuk golput. Dikatakannya, jika dua atau tiga pilihan sama-sama dinilai jelek, maka tidak boleh lantas golput. Sebab, golput adalah bagian dari keputus-asaan. “Demikian juga dalam Pilgub Jawa Timur nanti, silahkan pilih yang kita suka, asal tidak golput” jelasnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Dewan Syura DPC PKB Jember, KH.Bahrullah Azis memastikan, pihaknya sudah mewanti-wanti agar dalam Pilgub putaran kedua nanti, warga PKB Jember harus mendukung pasangan Karsa. ”Ini komitmen kita bersama untuk total memenangkan Karsa,”ujarnya singkat di kediamannya (*)

PKB Ulum Siap Hadirkan Gus Dur

Kuasa Hukum KPUD Jember, Eko Imam Wahyudi menegaskan, pihaknya siap menghadirkan Gus Dur sebagai saksi dalam kasus gugatan perdata yang dilancarkan PKB pimpinan Haris Chudlori dan Udi Suseno. Menurut Imam, kehadiran Gus Dur sangat mungkin bila memang diperlukan dalam persidangan kasus tersebut. “Insyaallah, Kami bisa menghadirkan Gus Dur,” tukas Imam –sapaan akrabnya-- usai sidang Kamis lalu (16/10).

Imam menambahkan, pihaknya akan melayani gugatan Haris dkk. terhadap KPUD Jember sampai ke ujung dunia sekalipun. Wakil Ketua DPC PKB Jember itu menyatakan yakin bahwa apa yang telah ditempuh KPUD Jember sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga segala gugatan Haris dkk. akan mental dengan sendirinya. “Lho, itu (keputuan untuk memloloskan Caleg PKB versi Ulum) diambil melalui rapat pleno. Rapat pleno itu juga dilakukan setelah mereka bertemu KPU Pusat dan DPP PKB versi Muhaimin dan Gus Dur. Masih mau apa laig?,” ungkap Imam.
Dalam sidang Kamis lalu, majelis hakim yang diketuai Eli Suprapto memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan media selama 21 hari. Sebagai hakim mediator ditunjuk Totok PS.

Terdahap tawaran Majleis Hakim itu, Imam menandaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat untuk meneruskan atau menghentikan perkara itu. “Selaku pihak tergugat, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mereka mau selesai, oke. Kalau mau lanjut, juga tak masalah,” jelas lelaki asal Jambearum, Gumukmas itu (*).

Gempar Kutuk Kekerasan Satpol PP

Kekerasan yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di depan kantor Pemkab Jember kemarin malam (15/10), mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Menurut Ketua LSM Gempar, Ansori, penertiban yang dilakukan Satpol PP tersebut, patut disesali. Sebab, bukan lagi penertiban karena sudah masuk kepada unsur penganiayaan. Buktinya, banyak pedagang yang cedera. “Karenanya, polisi harus turun tangan. Usut oknum Satpol yang melakukan kekerasan itu. Kalau perlu dia harus mundur dari Satpol PP,” komentar Ansori di rumahnya kemarin.

Ia menambahkan, Satpol PP memang punya kewenangan untuk menegakkan Perda terkait larangan PKL liar, tapi bukan berarti dibolehkan untuk melakukan kekerasan kepada PKL. Jika kekerasan itu dilakukan, katanya, bukan tidak mungkin para PKL juga membalas dengan kekerasan pula. “Kalau sudah begitu, nanti siapa yang akan disalahkan, siapa yang harus bertanggung jawab. Kan Satpol PP yang mendahului,” ulasnya.

Anggota Komisi B DPRD Jember, Jufriadi al-Lompad juga menyayangkan tindakan brutal yang dilakukan Satpol PP. Kekerasan, katanya, betapapun dan apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. “Kekerasan hanya akan melahirkan kepedihan, bahkan mungkin antipati,” terangnya.

Kendati demikian, Jufriadi memandang bahwa PKL memang harus ditertibkan. Apalagi penataan PKL sudah menjadi komitmen eksekutif dan legislatif. Namun penertibannya harus menggunakan cara-cara persuasif sehingga PKL dengan sendirinya bisa pindah. “Sebalikya PKL juga harus sadar akan dampak yang ditimbulkan dari munculnya PKL disembarang tempat”, ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Penyidikan Satpol PP, Andrianto membantah pihaknya melakukan kekerasan terhadap PKL. Dikatannnya, saat 20 anggota Satpol PP melakukan penertiban, terjadilah dorong-mendorong dan tarik-menarik dengan PKL sehingga bisa saja ada yang cedera dari ketegangan itu. “Tapi saya tidak mendapat laporan bahwa ada yang cedera,” cetusnya.

Andiranto menambahkan, pihaknya sudah berkali-kali menghimbau PKL di depan kantor Pemkab Jember agar pindah ke tempat lain. Sebab, sejak awal lokasi PKL di seputar alun-alun sudah disepakati dipindah ke bagian utara alun-alun. “Lho, kalau yang di depan Pemkab masih juga berjejer, lantas apa Pemkab mau buat lokasi lagi, dan nanti datang PKL baru lagi, terus buat lokasi baru lagi. Smapai kapan….,” keluhnya.

Ia menengarai ada oknum PKL yang menjadi provokator sehingga PKL melawan dan tidak mau pindah dari depan kantor Pemkab. “Saya yakin, itu ada yang ngompori, karena mereka rata-rata pedagang baru yang masih coba-coba,” pungkas Andrianto (*).

Lagi, Massa PKB Pro Haris Tekan KPUD

Menjelang penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT), PKB kubu Haris masih belum kehilangan asa. Buktinya, 3 hari lalu, 15 petinggi PKB pro Haris masih mendatangi KPUD Jember untuk “mengklarifikasi” sekaligus menekan KPUD agar berubah haluan. Kemarin (13/10) mereka juga berencana kembali menemui para petinggi KPUD. Karena itu, DPC PKB Pro Ulum kemarin juga menyiagakan pasukannya untuk berjaga-jaga di halaman KPUD Jember guna menyongsong massa PKB pro Haris jika benar datang. Namun yang datang kemarin siang hanya beberapa pengacara PKB pro Haris ke kantor KPUD. Sehingga tak terjadi apa-apa. “Bukan apa-apa, kami hanya menjaga dan ingin mengamankan asset dan keputusan yang telah diambil KPUD Jember. Kami tidak ingin ikut campur dalam urusan ini. Hanya mengamankan,” jelas Satgas PKB Jember, Kholidi.

Seperti diketahui, KPUD Jember akhirnya menetapkan DPC PKB Jember yang berhak ikut Pemilu. Dengan demikian, PKB pro Haris yang sebelumnya juga sudah mengajukan daftar nama Caleg, gugur dengan sendirinya (*).