Warga miskin yang menderita sakit harus siap-siap merana. Pasalnya, tahun 2009 mendatang, Pemkab Jember belum menganggarkan biaya pengobatan mereka, sehingga harus merogoh kocek sendiri. Memang, sebagian warga miskin bisa berobat gratis lewat program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Tapi tidak semua warga miskin di Jember terakomodasi dalam Jamkesmas. “Di sini persoalannya,” tukas anggota Ketua Komsi D DPRD Jember, H. Miftahul Ulum, M.Ag, Minggu (16) di kantor DPC PKB Jember, Jl. Kalimantan No. 23 Jember.
Menurut Ulum, sebenarnya DPRD Jember sempat mewacanakan agar eksekutif menganggarkan dana sebesar Rp. 1,2 miliar untuk biaya pengobatan warga miskin yang tidak masuk dalam Jamkesmas. Tapi, hingga anggaran dibahas oleh eksekutif dan lgislatif, ternyata belum juga muncul anggaran untuk warga miskin non Jamkesmas.
Ulum mengaku sempat meminta kepada tiga rumah sakit pemerintah agar menalangi biaya pengobatan bagi warga miskin non Jamkesmas. Ketiga rumah sakit itu adalah RSUD. Dr. Subandi, RSUD Kalisat dan RSUD Balung. “Namun mereka menolak dengan alasan takut mengganggu biaya operasional rumah sakit,” terangnya.
Mantan Ketua PC. GP. Ansor Jember dua periode itu memperkirakan biaya untuk pengobatan warga miskin di tiga rumah sakit itu mencapai Rp. 8,2 miliar. Rinciannya adalah RSUD. Dr. Subandi Rp. 600 juta per bulan, RSUD Kalisat Rp. 30 juta per bulan dan RSUD Balung sebanyak Rp. 60 juta per bulan.
Dikatakan Ulum, walaupun jumlah kuota Jamkesmas mencapai 682.299 orang, namun jumlah warga miskin di luar itu masih banyak. Buktinya, masih banyak warga miskin yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk memperolah pengobatan gratis di rumah sakit. Jumlah pasien miskin yang menggunakan SKTM di RSUD. Dr. Subandi mencapai 40 persen, RSUD Kalisat 30 persen dan RSUD Balung 60 persen dari jumlah pasien yang ada. “Karena itu, kami usulkan agar dana untuk warga miskin nanti diambilkan dari bidang pendidikan, bahkan kalau perlu diambilkan dari dana tak tersangka,” harap Ulum (*).
Menurut Ulum, sebenarnya DPRD Jember sempat mewacanakan agar eksekutif menganggarkan dana sebesar Rp. 1,2 miliar untuk biaya pengobatan warga miskin yang tidak masuk dalam Jamkesmas. Tapi, hingga anggaran dibahas oleh eksekutif dan lgislatif, ternyata belum juga muncul anggaran untuk warga miskin non Jamkesmas.
Ulum mengaku sempat meminta kepada tiga rumah sakit pemerintah agar menalangi biaya pengobatan bagi warga miskin non Jamkesmas. Ketiga rumah sakit itu adalah RSUD. Dr. Subandi, RSUD Kalisat dan RSUD Balung. “Namun mereka menolak dengan alasan takut mengganggu biaya operasional rumah sakit,” terangnya.
Mantan Ketua PC. GP. Ansor Jember dua periode itu memperkirakan biaya untuk pengobatan warga miskin di tiga rumah sakit itu mencapai Rp. 8,2 miliar. Rinciannya adalah RSUD. Dr. Subandi Rp. 600 juta per bulan, RSUD Kalisat Rp. 30 juta per bulan dan RSUD Balung sebanyak Rp. 60 juta per bulan.
Dikatakan Ulum, walaupun jumlah kuota Jamkesmas mencapai 682.299 orang, namun jumlah warga miskin di luar itu masih banyak. Buktinya, masih banyak warga miskin yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk memperolah pengobatan gratis di rumah sakit. Jumlah pasien miskin yang menggunakan SKTM di RSUD. Dr. Subandi mencapai 40 persen, RSUD Kalisat 30 persen dan RSUD Balung 60 persen dari jumlah pasien yang ada. “Karena itu, kami usulkan agar dana untuk warga miskin nanti diambilkan dari bidang pendidikan, bahkan kalau perlu diambilkan dari dana tak tersangka,” harap Ulum (*).
No comments:
Post a Comment