Muqni’ah Pimpin Fatayat Lagi

Dra. Hj. Muqni’ah dipastikan memimpin Fatayat Jember dalam empat tahun kedepan setelah terpilih sebagai ketua dalam Konferensi Cabang Fatayat Jember, Minggu malam (28/12) di aula PCNU Jember. Muqni’ah masih terlalu kuat bagi para pesaingnya, sehingga mantan anggota Tim Seleksi KPUD Jember itu meraih suara absolut saat pemilihan ketua berlangsung.

Kendati demikian, kader Fatayat cukup banyak yang berminat menjadi ketua. Buktinya, dalam tahap pencalonan terdapat 6 nama yang muncul. Mereka adalah Muqni’ah. Falzah U. Zubaidah, Wiwik Masruchah, Ainul Azizah, Linda Dwi Aryanti, Ervina dan Aliatus Samilah. Dua nama yang disebut pertama, masing-masing mendapat 83 dan 14 suara. Sedangkan yang lainnya memperoleh di bawah angka 10. Padahal, tatibnya mensyaratkan, calon ketua minimal harus dapat dukungan 10 suara. Maka, hanya Muqni’ah dan Falzah U. Zubaidah yang memenuhi syarat untuk maju di tahap pemilihan. Di sesi pemilihan ketua, Muqni’ah merebut 93 suara, sementara Falzah U. Zubdaidah dapat 7 suara. Suara lainnya tidak sah atau abstain. Jumlah pemilih adalah 96 orang dari unsur ranting dan 18 orang dari unsur Ancab Fatayat.

Dengan demikian, Muqni’ah untuk kedua kalinya menjadi Ketua Fatayat Jember. “Saya sebenarnya sudah tidak berminat (dicalonkan), tapi apa boleh buat, ini amanah,” ujarnya usai pemilihan.

Ia juga berjanji akan semaksimal mungkin menggerakkan Fatayat, terutama dalam memberdayakan kader-kader wanita NU. “Bagaimanapun, Fatayat itu ‘kan sebuah tahapan pematangan sebelum melangkan ke yang lebih tinggi (Muslimat NU),” pungkasnya (*).

Makan Gaji Haram Tuh…..!

Enam anggota FKB yang yang jelas-jelas membelot ke PKNU, dinilai tidak berhak menerima gaji dari posisinya sebagai anggota legislatif. Sebab, mereka sudah tidak ada kaitan dengan PKB selaku partai yang memberangkatkan mereka. Dengan demikian, maka gaji yang mereka terima selama ini adalah haram hukumnya. “Yang mengatakan ini bukan saya, tapi hasil Bahtsul Masa’il yang digelar ulama Jawa Timur di hotel Utami, akhir November lalu,” ujar Ketua DPC PKB Jember, H. Miftahul Ulum sambil menunjukkan buku kecil hasil Bahtsul Masa’il itu, saat memberi pengarahan kepada para Caleg PKB di kantor DPC PKB Jember, Jl. Kalimantan 23, Jember, kemarin (28/12).

Menurut Ulum, tanpa dimintapun seharusnya mereka sudah meninggalkan kursi dewan, apalagi mereka yang di-PAW itu hampir semuanya ustadz yang tentu sangat paham akan halal-haram. Tapi kenyataannya, mereka masih beralasan macam-macam. “Alasan-alasan itu sebenarnya tidak masuk akal. Wong mereka sudah jelas-jelas nyaleg di PKNU. Sudah membela partai lain,” tuturnya.

Seperti diketahui, enam orang yang di-PAW itu adalah Hawari Hamim, Mustautin, Wahid Zaini, Syamsul Hadi, Nur Sholeh dan Jupriyadi. Mereka menjadi Caleg PKNU, bahkan Jupriyadi menjadi Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKNU. Berkas PAW mereka sudah diajukan sejak 3 bulan lalu. Ini adalah PAW tahap dua. Jauh sebelumnya, DPC PKB juga mengajukan PAW terhadap mereka plus Gus Mamak (Ketua DPRD Jember). Tapi kedua-duanya tak direspon. “Kalau yang pertama, alasannya karena mereka berkhianat kepada Gus Dur, tapi sekarang mereka juga nyaleg di partai lain. Sudah begitu, pimpinan dewan, masih tutup telinga,” terang Ulum.

Sementara itu, Ketua Lembaga Bahtsul Masa’il NU Jember, KH. Abdullah Syamsul Arifin menegaskan, pihaknya juga sudah pernah membahas soal status gaji anggota dewan yang membelot ke partai lain. “Hasil Bahtsul Masa’il itu sudah ada, tapi memang belum dipublikasikan karena di Jember masih bergejolak. Nanti pada saatnya kita umumkan,” ujarnya.

Apakah sama dengan yang diputuskan Ulama Jawa Timur itu? “Lihat saja nanti,” (*).

PKB Hasan, Tak Ada Matinya

Tak ada matinya. Semboyan ini bukan meniru promo sebuah produk kartu seluler. Tapi ini memang menjadi komitment DPW PKB Jawa Timur pro Gus Dur. Ya, walaupun sudah dibekukan sehingga tidak diakui oleh KPUD Jawa Timur, namun DPW PKB yang dipimpin dua bupati itu, tetap eksis. “Sekarang kegiatan berjalan sebagaimana biasa. Saya masih sering mimpin rapat di Darmo (Jl. Raya Darmo, Kantor DPW PKB Jawa Timur pro Gus Dur,” ujar Ketua DPW PKB Jawa Timur versi Gus Dur, Hasan Aminuddin di seminar “Pendidikan Politik Dalam Perspektif Aswaja” di aula PCNU Jember, Sabtu pagi (13/12).

Menurut Bupati Probolinggo itu, pihaknya selama ini memang masih “diam” karena menghormati proses Pilgub dan Pemilu Legislatif. Tapi, kedepan DPW PKB Jawa Timur akan lebih pro aktif untuk menggerakkan jaringannya di bawah kendali Gus Dur. “Komunikasi kita jalin terus dengan DPC PKB pro Gus Dur di seluruh Indonesia,” jelas Hasan.

Dalam kesempatan itu, Hasan juga menyinggung soal peran NU dalam konstelasi politik nasional. Dikatakanya, posisi NU yang saat ini menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik adalah bagian dari penjabaran Khittah NU. Hal ini merupakan kekuatan sekaligus kelemahan NU dalam melakukan pergerakan. Menjadi kekuatan karena warga NU bisa masuk ke semua kekuatan politik, untuk selanjutnya bermuara kepada satu wadah: NU. Merupakan kelemahan karena NU tidak dapat menyatukan suara warganya ketika, misalnya menghadapi event-event politik. Akibatnya, NU sering kelabakan. Bahkan di tingkat akar rumput kerap terjadi pertikaian yang tak berkesudahan.

Menurut Hasan, apa yang diterapkan NU saat ini sudah betul. Walaupun harus diakui, akibat penerapan Khittah itu, suara warga NU rentan bercerai- berai, dan cenderung merugikan NU, terutama dalam ajang perhelatan politik. Namun ia mengaku tidak setuju Khittah direvisi. “Yang perlu diubah adalah kecenderungan politik warga NU. Yang tidak satu suara, mari satukan ketika menghadapi sebuah event politik,” jelas a’wan PWNU Jawa Timur itu.

Hasan juga mengkritik politikus NU yang berdiri di dua kekuatan politik. Ia menyebutnya sebagai politikus munafiq yang sangat berbahaya bagi masa depan partai. Sebab, ia hanya akan menjadi duri dalam daging. “Bagi saya, orang munafik itu musuh besar. Tapi kalau musuh di luar partai, saya anggap hiburan karena manuvernya kelihatan, dan itu bisa merangsang kita untuk berbenah,” ungkapnya.

Seminar yang digelar oleh PC. GP. Ansor Jember itu dihadiri oleh 150-an kader Ansor, Fatayat dan Muslimat NU. Dalam kesempatan itu, PC. GP. Ansor Jember menyerahkan 2 unit televisi kepada Ancab Ansor yang berprestasi (*).

KPK Harus Turun Tangan Usut Kasus PJU Jember

Ayub: “Sejak Awal FKB Menolak”

Keberanian mantan anggota DPRD Jember, M. Saleh dalam mengungkapkan pesangon Rp. 15.000.000-an bagi anggota dewan yang menyetujui proyek PJU, mendapat apresiasi dari Sekreatis DPC PKB Jember, H. Ayub Junaidi. Menurutnya, pengakuan mantan anggota Partai Demokrat itu merupakan pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus penyuapan dalam proyek bernilai Rp. 85 miliar itu. “Ini moment yang bagus untuk menyingkap dugaan suap dalam proyek itu sekalgus memborgol pelakunya kelak,” ujarnya di Kantor DPC PKB Jember, Jl. Kalimantan No. 23 Jember, kemarin (15/12).

Ayub berharap agar KPK pro aktif untuk menindak lanjuti pengakuan M. Saleh. Dikatakannya, selama ini aroma kongkalikong di balik persetujuan PJU itu sebenarnya sudah terendus, tapi belum ada yang berani buka mulut. Proyek itu, katanya, tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan. Sebab, jauh hari sebelumnya pemerintah sudah menghimbau agar masyarakat hemat energi karena keterbatasan PLN dalam menyuplai pasokan daya, tapi ternyata pembahasan proyek jalan terus. Akibatnya, sekarang dari hampir 7000 titik lampu, yang nyala tak sampai separuhnya. “Karena itu, saya minta KPK harus turun tangan. Sekali lagi, harus turun tangan KPK,” pinta Ayub.

Lelaki yang pernah nyantri di Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo itu menceritakan, FKB sejak awal memang menolak menyetujui usulan PJU tersebut. Bahkan, saat pembahasan PJU memasuki tahap pengedokan, anggota FKB pro Gus Dur, melakukan walk out. “Kalau sekarang terjadi apa-apa, dan lampu itu tak bisa hidup semuanya, maka PKB tak punya tanggung jawab apa-apa,” terangnya (*).

DPC PKB Sediakan Mobil Ambulance

Sebagai partai yang konsekuen membela kepentingan rakyat, DPC PKB Jember terus berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang terkait langsung dengan masyarakat. Dalam rangka itu, belum lama ini, DPC PKB Jember membeli kendaraan roda empat yang akan difungsikan sebagai ambulance. Menurut Sekretaris DPC PKB Jember, H. Ayub Junaidi, masyarakat bisa memanfaatkan ambulance tersebut untuk kepentingan medis. “Maksudnya, mungkin ada di antara masyarakat yang sakit parah, atau meninggal dunia di rumah sakit, bisa memanfaatkan ambulance itu,” tutur Ayub di ruang kerjanya, Jl. Kaliantan No. 23 Jember, kemarin (8/12).

Ayub menambahkan, mobil ambulance itu akan selalu stan by di garasi kantor DPC PKB, sehingga jika sewaktu-waktu ada warga yang membutuhkan bisa langsung kontak full timer DPC PKB. Diakuinya, selama ini warga yang mempunyai urusan dengan rumah sakit terkait dengan kematian keluarganya, misalnya, kerap kesulitan untuk menggunakan mobil ambulance rumah sakit lantaran terkandala biaya. “Tapi yang ini silahkan dimanfaatkan. Gratis lagi,” terangnya.

Kendati demikian, Caleg Dapil 1 dengan nomor urut 1 itu membantah bahwa mobil ambulance itu dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih PKB. Soal pilihan politik, katanya, adalah hak setiap warga untuk menentukan pilihan polititknya. “Yang pasti, kami hanya ingin melayani masyarakat. Kalau ada yang menafsirkan macam-macam, itu hak yang menafsirkan,” jelasnya (*).

Wajar NU Jember Dukung PKB

NU kembali ke Khittah adalah sebuah kenicayaan. Tapi bukan berarti warga NU dilarang menentukan pilihan politiknya. Pilihan politik warga NU, akan sangat ditentukan dari sejauh mana partai politik yang ada mampu menjalin sinergi dengan NU. “Selama ini, yang masih aktif melakukan kerjasama dengan NU adalah PKB, khususnya di Jember, sehingga wajar jika NU Jember mendukung PKB,” ujar Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Timur, KH. Abdullah Syamsul Arifin saat memberi wejangan dalam acara pembekalan Caleg PKB di rumah makan Lestari, kemarin (2/12).

Menurut lelaki berkacama mata itu, NU secara kelembagaan memang harus netral. Tapi individunya harus mempunyai pilihan politik. Warga nahdliyyin sama dengan warga negara yang lain dalam hak-hak politiknya. Karena itu, tukasnya, tidak ada larangan bagi warga NU untuk mendukung partai tertentu, apakah dia pengurus atau hanya sekedar anggota NU. “Tapi rupanya banyak orang yang salah tafsir terkait dengan posisi netral NU,” jelasnya.

Gus A’ab –sapaan akrabnya— mengibaratkan NU sebagai kereta api, yang sudah mempunyai jalur khusus. Siapapun boleh menjadi penumpang asal memenuhi aturan kereta api. Diantaranya mengikuti arah jalur yang sudah ditetapkan kereta api. Sehingga yang harus ikut adalah penumpang, bukan kereta api. Berbeda dengan taksi. Kalau taksi, kemanapun bisa diarahkan sesuai kemauan penumpang. “Kalau NU seperti taksi ‘kan rusak jadinya,” terangnya.

Katib Syuriah PCNU Jember itu mengakui saat ini banyak partai yang berbasis NU, dan bahkan membawa-bawa nama NU. Tapi, katanya, adalah sebuah kenyataan bahwa partai kelahirannya dibidani oleh NU adalah PKB. Tidak hanya itu, sejauh ini, PKB masih menjalin kerjasama cukup baik dengan NU. Hal itu bisa dilihat misalnya dari pengurs struktural NU yang maju sebagai Caleg jadi di PKB. “Jember sendiri dan operasional PCNU dan MWC, masih disokong FKB. Sehingga wajar jika NU mendukung partai yang ngopeni NU,” terangnnya.

Dalam kesempatan itu, hadir KH. Ahmad Mursyid, KH. Syakir Shonhaji dan Caleg DPR RI dapil IV, Ir. H, Nur Yasin dan puluhan Caleg PKB, baik tingkat kabupaten maupun Caleg propinsi (*).